TIMES PASAMAN, PACITAN – Rencana Pemerintah Kabupaten Pacitan (Pemkab Pacitan) untuk membangun Sekolah Rakyat di wilayahnya mulai memasuki tahap serius.

Bahkan, lahan seluas 5 hektare yang disiapkan pun sudah ditentukan, tepatnya di sebelah timur Wisma Atlet. Namun, ternyata sebagian lahan tersebut hingga kini masih aktif ditanami padi oleh warga sekitar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pacitan, Ir Suparlan, mengakui kondisi ini. Ia menyebut, sebelum pembangunan bisa dimulai, pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para petani pengelola lahan tersebut.

“Artinya, kesiapan biar lebih matang, kami juga menyiapkan lahan agar sebagus mungkin. Tentu akan ada dampak sosial. Karena lahan yang akan kita gunakan ini masih ditanami padi. Itu kami juga harus sosialisasi ke masyarakat petani yang mengelola,” kata Suparlan, Selasa (22/4/2025).

Suparlan menyebut, program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program nasional yang digulirkan pemerintah pusat. Nantinya, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan giliran membangun fasilitas tersebut secara bertahap.

“Saat di Jakarta kemarin, diinformasikan seluruh daerah akan kebagian program ini. Hanya saja dibagi beberapa gelombang. Ada gelombang pertama, kedua, dan seterusnya. Pacitan kemungkinan ikut gelombang kedua,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, lahan 5 hektare yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah. Dengan demikian, proses pembebasan tanah tak lagi diperlukan. Bahkan, jika ke depan program ini berkembang, lahan cadangan masih tersedia.

“Tidak ada pembebasan tanah karena lahan pemkab masih cukup. Bahkan, kalau nanti Sekolah Rakyat ini berkembang, tanah kami masih tersedia, aman,” tegasnya.

Hingga kini, tahap verifikasi lokasi oleh pemerintah pusat sudah dilaksanakan. Pada 21 Maret 2025 lalu, tim dari Balai Perumahan dan Permukiman Surabaya turun langsung melakukan survei ke lokasi.

Selanjutnya, tinggal menunggu keputusan dari pusat terkait penetapan gelombang pelaksanaan pembangunan.

“Kami sudah berikan semua data yang dibutuhkan. InsyaAllah masuk kriteria. Kami pastikan kesiapan lahan dan sarpras pendukung seperti akses air bersih, listrik, garis sepadan bangunan, tata ruang, dan akses jalan juga sudah beres,” jelas Suparlan.

Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat ini adalah proyek multiyears alias pembangunan dalam beberapa tahun. Hal itu karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan seluruhnya bersumber dari dana pusat.

“Ini proyek multi years. Tidak selesai dalam setahun, bisa dua sampai tiga tahun. Karena memang anggarannya besar dan semua dibiayai oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Pacitan pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program ini. Sekolah Rakyat dinilai penting sebagai bentuk nyata negara hadir bagi masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak terlantar.

“Kabupaten Pacitan sangat mendukung penuh program ini. Sebab, ini memang sangat spesifik dan mulia. Menurut kami, ini bagian dari konsistensi melaksanakan UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya sangat setuju itu,” tambahnya.

Kini, pemerintah daerah tengah fokus mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dan teknis, termasuk komunikasi dengan masyarakat petani agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar tanpa kendala di lapangan.

“Kita akan sosialisasikan dengan baik, agar masyarakat sekitar, terutama para petani yang saat ini mengelola lahan, memahami dan ikut mendukung rencana ini,” tandasnya.

Dengan demikian, Pemkab Pacitan tinggal menunggu keputusan pusat untuk masuk dalam daftar pelaksanaan Sekolah Rakyat gelombang kedua. Jika lancar, pelaksanaan proyek bisa segera dimulai setelah proses sosialisasi dan persiapan lapangan rampung. (*)