TIMES PASAMAN, PACITAN – Hari ini, Selasa (25/2/2025), langit tidak terlalu terik, tapi suasana di Pendopo Kabupaten Pacitan dan Gedung DPRD terasa mendidih. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Pacitan turun ke jalan, menyampaikan aspirasi yang menggelegak.

Mereka bukan sembarang barisan. Ada PMII dengan nahkoda Al Ahmadi, HMI di bawah komando Roky Prima Utama, GMNI yang dikawal Febri Firdiansyah, IMM dengan Joko Setiono, serta Aliansi BEM se-Pacitan yang dipimpin Diki Kurnia. 

Semua menyatu dalam irama protes, menyuarakan kegelisahan yang sudah lama dipendam.

Bukan sekadar berorasi, mereka datang dengan atribut yang membuat bulu kuduk meremang. 

Sebuah keranda diusung tinggi-tinggi, lengkap dengan foto Presiden dan Wakil Presiden. Ada mobil komando, pengeras suara yang meraung-raung, dan ornamen organisasi yang berkibar. Seolah ingin berkata: Negara, dengarlah suara kami!

Efisiensi Anggaran, Pacitan Kian Tercekik?

Aliansi Cipayung bukan sekadar turun tangan, mereka membawa catatan kritis. Salah satunya, kebijakan efisiensi anggaran yang mereka anggap seperti obat yang justru memperparah penyakit.

"Saat ini, infrastruktur di Pacitan saja masih rendah, jauh dari perhatian pemerintah pusat. Kok malah anggarannya dipangkas? Karepe Prabowo iki piye to?" seru salah satu orator, Al Ahmadi, lantang.

Menurut mereka, kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pacitan semakin sulit bernapas. Padahal, daerah ini sudah menyandang predikat sebagai kabupaten termiskin kedelapan di Jawa Timur. 

Ironis, kata mereka, anggaran daerah dikikis, sementara susunan Kabinet Merah Putih justru semakin gemuk.

MBG, Makan Bergizi atau Makan Gizi-Gizian?

Tak berhenti di situ, Aliansi Cipayung juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang awalnya tampak menjanjikan ini ternyata punya cerita lain di Pacitan.

"Kami melihat MBG di Pacitan ini tidak tepat sasaran. Harusnya diberikan ke anak-anak di pelosok, bukan ke sekolah-sekolah elite!" tegas Aliansi BEM, Diki Kurnia. 

Mereka khawatir, program yang menelan Rp171 triliun dari APBN ini justru akan menjadi beban fiskal di tengah ekonomi yang masih goyah. Bukan solusi, malah jadi beban baru.

PAD Pacitan, Harta Karun yang Belum Digali

Selain mengkritisi anggaran yang semakin cekak, Aliansi Cipayung juga menuntut pemerintah daerah agar lebih serius dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut mereka, Pacitan punya banyak aset berharga, mulai dari sektor pariwisata hingga sumber daya alam. 

Namun, semua itu seperti harta karun yang terkubur, belum tergarap optimal. Alih-alih hanya bergantung pada dana pusat, mereka mendorong Pemkab Pacitan agar lebih mandiri dalam membangun ekonomi daerah.

Dewan dan Wakil Bupati Merespons, Tapi…

Unjuk rasa yang awalnya berjalan tertib mulai memanas. Mahasiswa yang menunggu respons dari pejabat merasa kesabarannya diuji. Ban dibakar, asap hitam membubung.

Satu jam berlalu, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin, akhirnya menemui massa aksi. Dengan nada menenangkan, ia berkata,

"Kami memahami aspirasi yang disampaikan. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masukan dari rekan-rekan mahasiswa bisa diperhatikan," kata Gagarin. 

Kalimat itu terdengar manis. Namun, bagi mahasiswa, janji tanpa aksi hanyalah angin lalu. Mereka tak puas, langkah kaki berlanjut menuju Gedung DPRD Pacitan.

DPRD Didesak, RUU Perampasan Aset dan Revisi UU TNI Jadi Sorotan

Di gedung wakil rakyat, tuntutan semakin menguat. Aliansi Cipayung menegaskan agar DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menindak koruptor.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), serta menolak revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang berpotensi mengembalikan Dwi Fungsi ABRI.

"RUU Perampasan Aset ini penting untuk memberantas korupsi dan pencucian uang di Indonesia. UU PRT juga harus segera disahkan demi melindungi pekerja rumah tangga. Sedangkan revisi UU TNI? Itu hanya membuka peluang munculnya ‘Soeharto baru’!" ujar salah satu mahasiswa dengan nada geram.

Debat sengit pun terjadi di depan gedung DPRD. Enam anggota dewan hadir, berusaha memberi jawaban. Meski sempat diwarnai adu argumen, akhirnya mereka menyanggupi akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pusat.

Sore menjelang, massa mulai membubarkan diri. Namun, pesan mereka sudah tertanam. Pacitan menggugat, suara mahasiswa menggema.

Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar akan mendengar, atau hanya sekadar menampung aspirasi tanpa aksi? Kita tunggu. 

Intinya Cipayung Pacitan bergerak dan bersuara atas dasar mandat rakyat. (*)